Komisi IX DPR Desak Pemerintah Pusat Perhatikan Daerah Terpencil

02-07-2015 / KOMISI IX

Tim Kunker spesifik Komisi IX DPR mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan memberikan perhatian terhadap fasilitas kesehatan dasar di daerah perbatasan dan terpencil. Pasalnya saat menyerap aspirasi jajaran kesehatan di Kaltim masih ditemukan kondisi sarana maupun prasarana di daerah Mahakam Hulu dan Kutai Timur yang memprihatinkan.



Hal itu mengemuka saat Komisi IX DPR yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri bertemu dengan Dinas Kesehatan Kaltim dan jajarannya, di Balikpapan, Senin, (29/6).

 

"Ada kesan yang ditangkap Komisi IX bahwa perhatian Pemda Kaltim terhadap kesehatan masih kurang dan belum menggembirakan,"jelas politisi Golkar ini kepada wartawan.

 

Menurutnya, berdasarkan UU Kesehatan pemda kota maupun kabupaten harus menganggarkan atau menargetkan 10 persen untuk kesehatan, sementara untuk nasional sebesar 5 persen. Namun faktanya, Kutai Timur masih dibawah 3 persen.

 

"Kepala Dinasnya juga melaporkan bahwa fasilitas atau kondisi pelayanan kesehatan didaerahnya dari 10 Puskesmas hanya satu yang permanen sisanya sembilan tidak permanen, ini sangat menyedihkan,"ungkapnya.

 

Melihat hal itu, lanjutnya, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pusat masih belum memberikan perhatian serius terhadap sektor kesehatan.
 


Dia menambahkan, khusus wilayah Mahakam hulu yang merupakan daerah perbatasan pelayanan kesehatannya bahkan sangat menyedihkan. "jika sakit masyarakat disana kecenderungannya berobat ke Malaysia atau negara tetangga terdekat,"jelasnya.

 

Dia menegaskan, persoalan kesehatan harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. "Daerah terpencil atau terisolasi seperti perbatasan perlu ada afirmasi langsung dari pemerintah atau perhatian seperti melakukan pengadaan kesehatan yang semakin baik di wilayah itu,"paparnya.

 

Menurutnya, pemerintah bisa meningkatkan anggaran Bantuan Operasional Keaehatan (BOK) untuk daerah prioritas seperti terpencil dan perbatasan. "Jadi BOK diperbesar pada daerah tertentu yang kesulitannya tinggi seperti medannya berat dibandingkan daerah yang berada diperkotaan,"katanya. (sugeng)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...